Kalender
Galery
Berita
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2013

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon III (unit kerja mandiri) dan eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan teknologi sesuai potensi daerah berdasarkan perencanaan stratejik yang dirumuskan sebelumnya. Implementasi Rencana Stratejik tersebut kemudian dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (LAKIP). Tuntutan reformasi yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari pengaruh KKN, sebagaimana telah diakomodasikan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap Tahunnya dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)  Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 memuat informasi capaian kinerja tahun ke dua atas pelaksanaan Visi, Misi  berdasarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 - 2016. Penyampaian LAKIP Kabupaten Wakatobi 2013 kepada Pemerintah dimaksudkan untuk mempertanggungjawaban kinerja seluruh Stakeholders  Kabupaten Wakatobi, maupun hasil kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha yang menjadi penggerak roda pembangunan di daerah, juga merupakan sarana evaluasi Pemerintah atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai upaya pembinaan untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi memiliki dua fungsi utama. Pertama, menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh Stakeholders  (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, merupakan sarana evaluasi Pemerintah atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai upaya kedepan untuk memperbaiki kinerja.

Hasil pengukuran, evaluasi  dan alisis capaian kinerja diketahui bahwa indikator capaian kinerja  dari seluruh sasaran strategis tercapai dengan maksimal dengan rata-rata predikat capaian kinerja sangat baik,  Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2013 telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan rencana sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis dan  Penetapan Kinerja (Tapja). DOWNLOAD LAKIP 2013

Berita Lainnya
Pengumuman Pemilihan Gagal Disampaikan dengan hormat kepada seluruh peserta Pemilihan Mitra KSP Saran dan Prasarana Pariwisata Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 untuk Objek KSP, Pusat Kuliner Area By Pass Wanci, ....
PENGUMUMAN PEMILIHAN GAGAL
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
Jln. Samburaka No. 4 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Telp. / Fax : 0404 - 21011 Email : humas.wakatobikab@gmail.com
Sukses Update Data